{"id":16877,"date":"2022-12-25T19:01:04","date_gmt":"2022-12-25T12:01:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cekpremi.com\/blog\/?p=16877"},"modified":"2023-03-31T14:22:28","modified_gmt":"2023-03-31T07:22:28","slug":"pajak-progresif-definisi-dan-cara-menghitung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cekpremi.com\/blog\/pajak-progresif-definisi-dan-cara-menghitung\/","title":{"rendered":"Pajak Progresif: Definisi dan Cara Menghitung"},"content":{"rendered":"

Aturan pajak progresif mobil dan motor tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam UU tersebut, ketentuan tarif ditetapkan sebagai berikut. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1%, paling besar 2%. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Meski persentase tarif sudah ditetapkan, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besarannya.<\/span><\/p>\n

\"Asuransi<\/a><\/p>\n

Pengertian dan Contoh Pajak Progresif<\/b><\/p>\n

Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan untuk kepemilikan kendaraan kedua, dan seterusnya. Dapat diterapkan pada kendaraan mobil dan motor yang didasarkan atas nama, alamat tempat tinggal, dan jenis kendaraan yang sama. \u00a0<\/span><\/p>\n

Contohnya, jika kamu punya dua mobil yang semuanya atas namamu, maka mobil kedua dipungut tarif pajak tersebut. Tarif pajak ini tidak berlaku untuk kendaraan bermotor TNI\/Polri, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga sosial dan keagamaan.<\/span><\/p>\n

Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta<\/b><\/p>\n

Masing-masing pemerintah daerah menetapkan tarif berbeda. Sebagai contoh, berikut tarif di DKI Jakarta. Diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2015:<\/span><\/p>\n