{"id":9500,"date":"2021-06-08T20:11:15","date_gmt":"2021-06-08T13:11:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cekpremi.com\/blog\/?p=9500"},"modified":"2025-01-13T11:56:53","modified_gmt":"2025-01-13T04:56:53","slug":"penjelasan-pajak-asuransi-mobil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cekpremi.com\/blog\/penjelasan-pajak-asuransi-mobil\/","title":{"rendered":"Pajak Asuransi Mobil Diberlakukan? Begini Penjelasannya"},"content":{"rendered":"\n

Peraturan terkait pengenaan pajak asuransi mobil<\/a> terus menjadi polemik di masyarakat. Jika aturan ini benar-benar diberlakukan, bagaimana cara mengetahui besaran pajak asuransi kendaraan kita?<\/span><\/p>\n\n\n\n

Secara umum, pengenaan pajak terhadap klaim asuransi berlaku pada setiap produk pertanggungan.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Tidak hanya asuransi kendaraan, polis asuransi<\/a> kesehatan, kematian, hingga asuransi kecelakaan rencananya turut terkena imbas oleh aturan yang sedang digodok pemerintah tersebut.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Karena itu untuk mengantisipasi disahkannya kebijakan pajak asuransi mobil, penting untuk mengetahui seluk-beluk pelaksanaannya. Agar semakin jelas, simak ulasannya di bawah ini.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Rencana Pemberlakukan Pajak Atas Klaim Asuransi<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Melansir <\/span>Pajakonline.com, <\/span><\/i>dapat kita ketahui bahwa pemerintah sedang mengatur pengenaan pajak penghasilan atau PPh bagi klaim asuransi selain karena sakit, kecelakaan, cacat, serta kematian.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Ketentuan tersebut tercantum dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) 11\/2020 tentang Cipta Kerja, yang turut mengubah ketentuan awal dalam UU 36\/2008 tentang PPh Pasal 4 ayat (3) poin e.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Di dalam ketentuan lama, pembayaran klaim kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa tergolong ke dalam pengecualian objek pajak.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Namun pada UU Cipta Kerja, ketetapan atas pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi \u2013 seperti disebutkan di atas \u2013 berubah menjadi termasuk objek pajak.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Isu yang satu ini sontak memantik komentar sejumlah golongan. Para pelaku industri asuransi bahkan mempertanyakan rencana aturan tersebut, sebab dianggap keliru dan dapat merugikan.<\/span><\/p>\n\n\n\n

\"Pajak<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Peraturan Pajak Asuransi Mobil di Indonesia Saat Ini<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Merujuk <\/span>Bisnis.com, <\/span><\/i>Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Togar Pasaribu menilai bahwa peraturan pajak tentang premi asuransi merupakan pola berpikir yang kurang tepat.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Hal ini dikarenakan penetapan regulasi akan pajak terhadap premi asuransi justru berimbas pada tunjangan asuransi, yang kemungkinan tidak akan diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Jika kekhawatiran itu lebih menjurus pada lingkup perusahaan, bagaimana dengan asuransi pribadi seperti pajak asuransi mobil? Sampai saat ini, polis pertanggungan ini masih berstatus non-pajak.<\/span><\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n