Hukum Asuransi: Penjelasan UU Asuransi di Indonesia

Sep - 29
2021
hukum asuransi

Hukum Asuransi: Penjelasan UU Asuransi di Indonesia

Last Updated on October 14, 2021 by Andini

Mungkin di antara Anda masih ada yang belum mengetahui penjelasan mengenai hukum yang mengatur kegiatan perasuransian di Indonesia.

Mengetahui secara garis besar UU Asuransi sangatlah penting untuk menghindari rasa kecewa atau merasa dirugikan akibat manfaat asuransi yang tidak sesuai dengan harapan.

Sebelum memutuskan untuk membeli asuransi, simak dulu pembahasan mengenai hukum asuransi yang berlaku di Indonesia berikut ini.

Apa Itu Hukum Asuransi?

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, asuransi adalah perjanjian yang mengikat penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung akan menerima premi untuk nantinya dibayarkan kepada tertanggung sebagai bentuk penggantian karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan akibat dari suatu peristiwa tidak pasti.

Sebelumnya UU tentang asuransi diatur dalam Undang–undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pada 17 Oktober 2014, Pemerintah Republik Indonesia mencabut UU tersebut dan menerbitkan Undang–undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

UU Asuransi terbaru secara garis besar memuat ketentuan antara perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

  • Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum. Kerugian yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis ini bisa terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  • Memberikan pembayaran yang didasarkan pada kehidupan tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam UU tersebut juga dijelaskan secara lebih rinci mengenai usaha perasuransian baik itu yang konvensional maupun syariah, istilah asuransi, pihak-pihak yang terlibat dalam usaha perasuransian (tertanggung dan penanggung), dan kapan asuransi mulai berlaku serta kapan asuransi dapat dibatalkan.

Selain UU No. 40 tahun 2014, sistem hukum asuransi di Indonesia juga didasarkan pada prinsip kepentingan yang  diatur dalam Pasal 250 dan 268 KUHD. Pada hakikatnya setiap kepentingan dapat diasuransikan baik yang bersifat kebendaan atau kepentingan.

  • Pasal 268 memberikan batasan tentang kepentingan yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam biaya, dan tidak dikecualikan dalam Undang-Undang.
  • Pasal 250 KUHD mengatur bahwa unsur kepentingan yang dapat diasuransikan harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Tanpa adanya unsur kepentingan maka pihak penanggung tidak wajib memberikan ganti kerugian.

Hal-hal penting lainnya mengenai hukum asuransi dapat dirangkum sebagai berikut:

  • Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian tersebut bersifat adhesif yang artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar).
  • Terdapat dua pihak di dalamnya yaitu penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan.
  • Adanya premi sebagai bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi.
  • Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Kapan Asuransi Berlaku dan Kapan Asuransi dapat Dibatalkan?

Pada praktiknya, asuransi mulai berlaku sejak diterbitkannya perjanjian kontrak sementara oleh perusahaan asuransi.

Setelah tertanggung menandatangani kontrak tersebut, perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis yang diatur dalam pasal 255 KUHD. Dalam polis tertera juga biaya premi yang harus dibayarkan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Akan tetapi pada prosesnya, salah satu pihak baik itu penanggung atau tertanggung berhak membatalkan perjanjian kontrak tersebut apabila tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Sahnya perjanjian antara tertanggung dan penanggung ditentukan oleh kesepakatan antara keduabelahpihak untuk mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka perjanjian asuransi dapat dibatalkan. Selain pasal 1320 KUH Perdata, ada beberapa dasar hukum yang dapat membatalkan suatu perjanjian asuransi:

  • Pasal 251 KUHD, apabila tertanggung memberikan data yang tidak benar atau berbohong terkait dirinya kepada perusahaan asuransi dan perusahaan mengetahuinya.
  • Pasal 282 KUHD, apabila adanya suatu penipuan, kecurangan, atau akal cerdik lainnya yang dilakukan tertanggung.
  • Pasal 272 KUHD, memuat ketentuan bahwa tertanggung dapat membebaskan perusahaan asuransi dari segala kewajibannya.
  • Pasal 269 KUHD, memuat kerugian yang sebelumnya tidak tercantum dalam perjanjian yang sudah ditandatangani.
  • Pasal 599 KUHD, obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan.

Tujuan Asuransi

Beberapa perusahaan asuransi terbaik di Indonesia seperti Prudential, Manulife, Sinarmas, dan Simas Jiwa menawarkan berbagai macam manfaat asuansi (perlindungan dalam bentuk asuransi). Akan tetapi, tujuan mereka sama yakni:

Sebagai Sarana Pengalihan Risiko

Pengalihan risiko diajukan oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Dengan kata lain, nasabah membagi risikonya kepada perusahaan asuransi.

Dengan membayar sejumlah premi, tertanggung memindahkan risiko kerugian yang mungkin saja terjadi di masa depan kepada penanggung. Setelah diterimanya pembayaran premi otomatis perusahan asuransi mengambil alih beban risiko tertanggung.

Membayar Ganti Rugi

Melanjutkan poin pertama, perusahaan asuransi berhak membayar ganti rugi yang dialami tertanggung sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam polis. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan perusahaan asuransi setelah menerima klaim dari tertanggung.

Setelah proses penilaian selesai, maka perusahaan asuransi wajib membayarkan uang ganti rugi kepada nasabah.

Membayar Santunan

Berdasarkan hukum asuransi yang tertera dalam UU, asuransi ini bersifat wajib karena adanya keterikatan kontrak antara tertanggung dan penanggung.

Perusahaan asuransi diwajibkan melindungi nasabahnya dari ancaman yang mungkin bisa mengakibatkan kematian atau cacat permanen.

Misalnya, apabila nasabah mengalami suatu kecelakaan yang berakibat pada cacat sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah nilai uang kepada nasabah yang sudah membayarkan premi. Ini sesuai dengan ketentuan dalam polis melaluia agen asuransi.

Mengedepankan Kesejahteraan Nasabah

Dalam asuransi, apabila salah satu anggota (nasabah) mengalami kejadian yang merugikan atau bahkan hinggga berujung pada kematian, maka perusahaan asuransi harus membayar sejumlah uang kepada anggota tersebut.

Dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi yang diatur dalam pasal 1400 KUH Perdata di mana penggantian hak si berpiutang (tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung/pihak asuransi) terjadi baik itu karena persetujuan maupun karena undang-undang.

Dengan demikian, setelah Anda mengetahui dan memahami hukum yang tercantum dalam UU Asuransi, Anda tidak perlu khawatir lagi apabila merasa dirugikan karena dasar hukum ini sudah menjelaskan secara rinci kewajiban perusahaan dan kewajiban nasabah. Hal ini ditujukan agar keduabelah pihak mendapatkan hak mereka secara adil.

Beberapa jenis asuransi sesuai dengan yang diatur di dalam UU seperti Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan, dan Asuransi Mobil juga bisa kamu beli melalui situs CekPremi. Tentunya, cermati terlebih dahulu polis asuransi yang ditawarkan sebelum membeli. ya. Yuk, jelajahi produk asuransi di CekPremi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *